Gempur86-Jakarta- Organisasi Indonesian Journalist Watch (IJW) akan ajak ratusan wartawan melakukan Long March (Perjalanan Panjang) ke Mabes Polri, Jakarta.
Aksi ini digelar untuk mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo tuntaskan kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN ke PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) oleh Ketum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun Cs senilai Rp2,9 miliar. Juga mengkritisi RUU Penyiaran yang berpotensi merusak kebebasan pers.
“Kegiatan Long March ini merupakan kepedulian IJW kepada kondisi pers Indonesia yang dirusak oleh empat oknum Pengurus PWI Pusat yang telah mencoreng nama dan citra wartawan seluruh Indonesia. Kemudian tentang RUU Penyiaran yang melarang wartawan melakukan investigasi reporting. Insan pers merasa dirugikan,” tegas Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Sebagaimana viral di publik, kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN senilai Rp2,9 miliar dari total Rp6 miliar pertama kali di bongkar Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo. Kasus ini melibatkan empat oknum PWI Pusat yaitu Ketua Hendry Ch. Bangun, Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum M.Ihsan, dan Direktur UKM Syarif Hidayatulloh.
Dewan Kehormatan PWI kemudian memberikan sanksi kepada keempat pengurus PWI Pusat itu karena dinilai telah melanggar konstitusi, serta menguasai uang tanpa hak. Ketua Hendry Ch Bangun dijatuhi sanksi teguran keras dan kewajiban mengembalikan dana yang dikuasainya Rp1,7 Miliar dalam jangka 30 hari. Adapun tiga pengurus lainnya direkomendasikan agar diberhentikan dari pengurus PWI Pusat l.
Kasus ini pun telah dilaporkan wartawan PWI, Edison Siahaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ke Bareskrim Mabes Polri pada 19 April 2024 yang diterima oleh Wadir Tipikor Bareskrim, Arief Adiharsa. Kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan itu disebut masih dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).
Sejumlah data atas terjadinya peristiwa hukum tersebut sudah disampaikan, antara lain pernyataan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Sasongko Tedjo, Bendum PWI Pusat Martin Slamet, Bukti pengembalian uang Sekjen Sayid Iskandarsyah Rp540 juta, Pengembalian Ketum PWI Pusat Hendry Ch.Bangun Rp. 1.000.080.000 (Rp1 miliar) ke Staff Keuangan PWI Pusat, adanya Fee Marketing ke Direktur UKM PWI Pusat, Syarif Hidayatullah Rp691 juta, Perjanjian Kerjasama dengan Forum Humas BUMN,dll.
Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Presiden LSM LIRA itu, ada empat hal dalam peristiwa hukum di PWI Pusat yang telah dilakukan Hendry Ch. Bangun cs yaitu :
(1). Menyebutkan adanya permintaan Cash Back dari Oknum Kementerian BUMN berinisial G dan kemudian ada tanda terima uang. Ini masuk kategori gratifikasi sehingga dilaporkan dugaan korupsi. Jika tidak terbukti, tapi ada bukti tanda terima atas nama inisial G, maka bisa dijerat pemalsuan dan atau pencatutan nama Kementerian BUMN untuk perbuatan melawan hukum.
(2). Masuk unsur menguasai tanpa hak serta penggelapan, karena telah ada peristiwa hukum, pelaporan ke Mabes Polri. Ada bukti pengembalian uang yang dilakukan Ketum dan Sekjen PWI Pusat. Sementara sebelumnya mereka menyebutkan jika tidak pernah menguasai dana secara pribadi tanpa hak dalam kasus tersebut.
(3). Ada pelanggaran konstitusi (maladministrasi) dalam pencairan dana, karena cheque sesuai ART (Anggaran Rumah Tangga) harus ditandatangani 3 orang termasuk Bendum, Martin Slamet. Tapi ini tanpa sepengetahuan Bendum. Pemberian komisi fee marketing dari yang semestinya 15%, naik menjadi 19% (andaikata ada aktivitas marketing, red).
(4). Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, Hendry Ch. Bangun karena memberikan kebijakan pengeluaran komisi kepada Direktur UKM, Syarif Hidayatullah senilai Rp691 juta — setara 19%. Padahal bantuan dana Kementerian BUMN untuk UKW atas instruksi Presiden Jokowi melalui Menteri BUMN, Erick Thohir, kemudian dikoordinasikan ke Forum Humas BUMN dalam rangka peningkatan kompetensi wartawan. Terus MoU. Lalu kenapa ada fee marketing? Syarif Hidayatulloh, melakukan apa?
Dengan adanya sejumlah peristiwa hukum dugaan korupsi dan atau penggelapan tersebut, Indonesian Journalist Watch (IJW) bersama ratusan wartawan akan Long March ke Mabes Polri guna mengawal pelaporan kasus PWI Pusat tersebut agar tidak masuk angin dan bocor halus.
Adapun titik kumpul di Gelora Bung Karno menuju Mabes Polri. Sejumlah orasi akan dilakukan IJW bersama para Journalist/Wartawan yang mengkritisi tentang Korupsi PWI Pusat, RUU Penyiaran, Kinerja Dewan Pers, Stop UKW yang tidak berkeadilan serta Pengkriminalisasian wartawan oleh aparat yang melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“IJW, Wartawan serta sejumlah organisasi wartawan lain sekaligus akan menyampaikan butir-butir resolusi kepada Kapolri, Listyo Sigit Prabowo agar menjadi perhatian bagi kelangsungan dan masa depan pers di Indonesia,” tegas Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
(Tim Liputan)
