Gempur86-Garut- Penunjukan Langsung (PL) penyedia proyek pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut, memantik asumsi publik terutama dari para peserta lelang yang didiskualifikasi.
Sebelumnya telah dilaksanakan seleksi lelang tender tahap kedua pembangunan gedung MPP, tetapi tender gagal lantaran enam perusahaan yang berminat dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis sehingga dilakukan penunjukan langsung kepada kontraktor PT. Wijaya Berlian Tetanindo dan PT. Ramu Prima Persada sebagai konsultan pengawas dengan nilai kontrak senilai Rp. 5,2 miliar.
Salah seorang kontraktor yang menjadi salah satu peserta tender gagal mengungkapkan, jika pelelangan atau seleksi pemilihan ulang gagal karena ada penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan sesuai yang diminta Pokja ULP atau ada kesalahan prosedur pada prosesnya. Maka akan menjadi pertanyaan banyak pihak apabila prioritas penunjukan langsung diberikan kepada penyedia barang/jasa yang tidak mengikuti seleksi lelang.
Menurut dia, prioritas penunjukan langsung sepantasnya diberikan kepada penyedia yang mengikuti tahapan seleksi lelang.
"Pertama penyedia barang/jasa yang berminat adalah penyedia barang/jasa yang ikut memasukan dokumen penawaran pada pelelangan/seleksi dan pemilihan langsung ulang. Namun dalam proses pelelangan ulang itu yang memasukan dokumen penawaran ada lebih dari satu penyedia, maka penunjukan langsung diarahkan kepada penyedia barang/jasa yang paling berminat. Penyedia barang/jasa yang paling berminat ini adalah penyedia barang/jasa yang ikut memasukan dokumen penawaran, memiliki harga penawaran yang paling rendah, dan dapat memenuhi persyaratan kualifikasi", ungkapnya, Rabu (15/11/23), kepada awak media seraya meminta namanya tidak disebut.
Terpisah, Ketua DPW PWMOI/MOI Jawa Barat, R. Satria Santika mengomentari proyek MPP, bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan dalam pengerjaanya sehingga meleset dari target.
"Proyek MPP ini targetnya Juli, bahkan Agustus bisa langsung beroperasi tapi meleset, alasannya tender gagal yang akhrinya terjadi penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini ternyata menimbukan kekecewaan dari para pemborong karena mungkin mereka merasa terasingkan. Wajarlah mereka itu mengikuti proses seleksi umum dan terbuka, udah capek berjuang, sedangkan yang enggak ikutan seleksi malah yang jadi pemenangnya lewat penunjukan", ungkap Bro Tommy, panggilan akrab Ketua DPW MOI Jabar ini, Rabu (15/11/23).
Menurut Tommy, sistem penunjukan langsung dinilai rawan manipulasi sekalipun dapat dibenarkan secara aturan.
"Dalam keadaan tertentu penunjukan langsung menjadi pilihan alternatif, dibolehkan tapi besar juga peluang timbulnya kecurigaan publik, misalnya ada kongkalingkong atau pengondisian dan macam-macamlah, mudah-mudahan tidak sampai.", tandasnya sambil tertawa kecil.
Red
