Gempur86-Sukabumi- Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Sukabumi, dikabarkan telah mengeluarkan biaya untuk bantuan hukum atau pendampingan hukum dari salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kabupaten Sukabumi.
Dari informasi yang dihimpun, dana bantuan hukum itu dimuat dalam rincian APBDes tahun anggaran 2023. Namun, aliran dana yang diduga telah ditransfer dari desa ke rekening LBH ini menuai kritikan dan sorotan dari berbagai pihak. Mereka mempertanyakan efektivitas dan urgensi penggunaan dana desa untuk bantuan hukum tersebut.
Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) menduga hal itu sebagai upaya untuk melindungi oknum kepala desa.
"Diduga keras penyalahgunaan dana desa dilakukan beberapa desa dengan memberikan uang tersebut kepada oknum LBH, yang mana diduga keras tidak ada legalitas resmi dalam penggunaan anggaran yang dilakukan desa terkait hal tersebut, serta diduga keras upaya tersebut hanya demi melindungi oknum kepala desa dari beberapa dugaan permasalahan terkait keuangan di desa sehingga dapat diduga ada niat tidak baik", ungkap Ketua LPI Tipikor Asep Zamzam kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini.
Selain LPI Tipikor, Forum Komunitas Wartawan Sukabumi Bersatu (FKWSB) telah menyurati DPRD Kabupaten Sukabumi bernomor :023/DPP-FKWSB/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 Perihal Permohonan Audiensi terkait pendampingan hukum untuk desa.
Menindaklanjuti surat permohonan audiensi itu, DPRD Kabupaten Sukabumi juga melayangkan surat undangan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, BBA., SH, dengan nomor surat : 200.4.1.11/797/fasilitasi/2023 Perihal Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, yang ditujukan kepada DPMD, Bagian Hukum, Inspektorat, APEKASI, APDESI, PARADE, Ketua FKWSB dan Marpaung dan Partner, untuk membahas terkait dana bantuan hukum tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, tim belum mendapat konfirmasi bagaimana hasil audiensi yang digelar pada tanggal 10 Juli 2023, kemarin.
(Wan/Red)
